Harga BBM 2009 akan dipatok

JAKARTA: Harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2009 direncanakan dipatok. Sekalipun terjadi lonjakan harga minyak mentah dunia, pemerintah menjamin harga premium dan solar tidak akan melebihi harga tertinggi saat ini, yaitu masing-masing Rp6.000 dan Rp5.500 per liter.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan rencana itu sudah dibahas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum berangkat ke Washington DC untuk menghadiri pertemuan G-20. Rencana ini adalah jalan tengah dari dua opsi yang berkembang saat ini menyangkut penetapan harga BBM pada tahun depan.

Dua opsi itu adalah penetapan harga berdasarkan keekonomian dan penyesuaian harga berdasarkan kemampuan pagu APBN 2009.

Purnomo mengatakan Presiden sudah menyampaikan akan mematok harga per liter premium pada level Rp6.000 dan solar Rp5.500 pada 2009. “Kalau terjadi lonjakan, pemerintah tidak akan menaikkan harga lebih dari itu,” tuturnya pekan lalu.

Bahkan, lanjut Purnomo, harga kedua jenis BBM itu akan turun bila harga pasar terus menyusut di bawah patokan harga tersebut. “Harganya di-cap pada harga maksimal itu, walaupun, misalnya, harga minyak mentah dunia mencapai US$300 per barel. Jadi, itu assurance yang diberikan pemerintah,” ujarnya.

Menteri ESDM menjelaskan dasar pemikiran pematokan harga itu disesuaikan dengan kenyataan daya beli masyarakat yang mampu menjangkau harga tersebut. “Daya belinya ada pada level itu,” kata Purnomo.

Direktur Center of Petroleum and Energy for Economics Studies Kurtubi mengatakan penetapan batas atas harga tersebut sudah tepat, baik untuk premium maupun solar.

Namun, dia tidak sependapat kalau batas atas harga minyak mentah dunia yang dipatok pemerintah sebagai jaminan tidak adanya kenaikan harga, adalah US$300 per barel. “Terlalu fantastis, sangat politis,” tegasnya.

Batas wajar kemampuan APBN untuk terus menanggung subsidi dengan batas atas harga BBM itu adalah US$120 per barel. “Di atas itu, saya pikir wajar kalau pemerintah merevisi batas atas harga BBM,” kata Kurtubi.

Harga Indonesian Crude Price (ICP) per 18 November sudah menembus US$52,53 per barel. Purnomo memperkirakan pasar minyak mentah dunia yang digerakkan oleh future trading dalam jangka pendek akan bergerak pada level US$60-US$70 per barel tahun depan.

Namun, dari sisi industri hulu migas, harga minyak mentah dunia tahun depan diperkirakan bergerak pada level US$80-US$100 per barel.

“Level itu sepertinya sangat diharapkan industri dan itu sangat menguntungkan perekonomian nasional,” ungkap Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas R. Priyono.

Asumsi makro APBN 2009 menetapkan patokan harga ICP sebesar US$80 per barel dan kurs dolar Rp9.300 per US$, kendati kurs terus tertekan pada posisi Rp12.000 per US$. Asumsi itu melahirkan patokan besaran subsidi BBM menjadi Rp57 triliun pada 2009.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan penetapan batas atas harga BBM sebesar Rp6.000 per liter, harus memperhitungkan kemampuan APBN. “Cadangan fiskal pada APBN 2009 kan cuma Rp2 triliun. Sangat kecil. Terlebih kalau fluktuasi ke atas signifikan, itu berbahaya.”

Menurut Harry, apabila cadangan fiskal habis, yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengubah struktur APBN seperti yang terjadi pada APBN 2008 yang diubah menjadi APBN-P 2008. “Atau kalau mau dibiarkan, akan ada BBM bersubsidi dan BBM nonsubsidi dan itu justru akan lebih berbahaya lagi.”

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa mengatakan dari dulu pemerintah seharusnya mematok besaran subsidi pada angka tertentu untuk menstabilkan alokasi subsidi di APBN. “Selain itu, agar masyarakat dapat menikmati turun-naiknya harga minyak mentah.”

Menurut dia, apabila dari dulu pemerintah mematok subsidi sebesar Rp1.000 per liter, harga premium sekarang Rp4.000 per liter dan solar Rp4.300. “Untuk November dan Desember, total subsidi Rp6,6 triliun dengan asumsi volume BBM bersubsidi sekitar 3,3 juta kiloliter per bulan.”

Penyesuaian harga

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menuturkan pemerintah melakukan penyesuaian harga solar dan premium mulai Desember dengan mengacu pada batas atas harga keekonomian minyak dunia.

Dia mengatakan akan ada penyesuaian harga premium dan solar secara otomatis sampai batas atas harga keekonomian dunia. Teknisnya sudah mulai disimulasikan dengan berbagai cara dan rencananya Desember mulai diterapkan.

“Desember harga sudah turun untuk premium. Ibu Menteri [Keuangan] sudah mengatakan akan ada penyesuaian otomatis sampai batas maksimum,” jelasnya sebelum rapat koordinasi dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Boediono, kemarin.

Batas atas untuk premium dan solar sudah ditetapkan, tetapi Anggito enggan mengungkapkan besarannya. “Untuk batas atas solar, kita buat simulasi. Memang sudah ditetapkan ceiling price-nya, tetapi kita belum tahu.”

Sementara itu, Sri Mulyani enggan berkomentar ketika dimintai keterangan mengenai kebijakan harga BBM.

Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menuturkan pemerintah masih akan mengkaji perkembangan harga minyak mentah dunia hingga akhir kuartal I/2009 untuk menetapkan batas atas harga keekonomian. (16/15/Dewi Astuti) (rudi.ariffianto@ bisnis.co.id)

Oleh Rudi Ariffianto

Source:Bisnis Indonesia

Minyak Disubsidi, Minyak Dikorupsi

Krisis minyak dan gas bumi (migas) tak henti-hentinya menjadi berita di media massa Indonesia. Bahkan krisis itu bergulir bak bola salju menggulung banyak sektor lain. Terakhir listrik ikut terkena imbasnya.Bahkan beberapa pihak mulai meneriakkan kekhawatirannya terhadap kondisi migas Indonesia. Tidak transparan dan akuntabelnya usaha eksplorasi dan eksploitasi migas berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor ini.

Di sisi lain makin tingginya harga minyak mentah dunia dijadikan alasan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Maraknya demonstrasi dan aksi seolah tak berarti.DPR pun terpaksa ujuk gigi di tengah kondisi Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 yang kian dekat.

Usaha Hulu Migas

Produksi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh para kontraktor yang melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi berdasarkan suatu kontrak bagi hasil yang disebut production sharing contract (PSC). Setelah disahkannya Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Istilah kontrak bagi hasil (KBH) diubah menjadi kontrak kerja sama (KKS). Namun substansi dari KKS tersebut tidak berbeda dengan KBH.Berdasarkan Pasal 1 UU No.22/2001,KKS dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi haruslah yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesarbesar untuk kemakmuran rakyat.

Namun pada kenyataannya,KKS migas cenderung merugikan Indonesia. Ini tecermin dari tidak efisiennya dan makin tingginya biaya cost recovery minyak yang harus dibayarkan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sendiri mencatat, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 13 kontraktor minyak, ditemukan senilai Rp39,9 triliun yang seharusnya tidak dibayarkan sebagai cost recovery untuk produksi minyak.

Begitu juga dalam penerapan pola ”bagi hasil” yang ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dampaknya realisasi penerimaan negara mengalami defisit dan tidak sesuai harapan. Hal ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dan manajemen kegiatan hulu migas Indonesia.

BP Migas yang ditunjuk sebagai badan pelaksana kegiatan hulu belum menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan optimal. Penyajian laporan keuangannya tidak sesuai standar dan kaidah keuangan negara. Ditambah hasil temuan BPK terhadap penerimaan migas tahun 2005–2007 yang tidak dicatat dan dibelanjakan tanpa atau di luar mekanisme APBN senilai Rp120,329 triliun.

Penerimaan Minyak Indonesia

Dari laporan realisasi penerimaan negara dari sektor migas selama 2000–2007 tercatat penerimaan dari migas senilai Rp977,199 triliun dan Rp642,825 triliun (65,7%) di antaranya berasal dari minyak. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan Indonesian Corruption Watch (ICW) dengan menggunakan metode perhitungan dan data resmi pemerintah, selama 2000–2007 ditemukan selisih kurang penerimaan dari minyak sebesar Rp194 triliun lebih.Hal ini terjadi karena beberapa hal.

Di antaranya,pertama,angka produksi minyak Indonesia yang dicatat dalam realisasi penerimaan negara jauh lebih rendah dari realisasi sebenarnya. Rata-rata tiap tahun dicatat lebih rendah 16,102 juta barel (total 128,820 juta barel). Jumlah ini setara dengan Rp42,098 triliun. Kedua,pola bagi hasil akhir minyak yang seharusnya diterima Indonesia adalah 85% dan untuk kontraktor 15%.

Namun pada praktiknya hasil akhir yang diterima Indonesia jauh lebih kecil dari seharusnya. Ketiga, adanya indikasi praktik tidak jujur dalam pengelolaan pajak penerimaan minyak dan gas. Seperti yang diungkapkan dalam hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat,”Pencatatan Penerimaan PPh Migas dan PBB Migas tidak terintegrasi dalam aplikasi Modul Penerimaan Negara dan tidak dapat diyakini kewajarannya.”

Menjawab Sanggahan BP Migas

BP Migas dalam pernyataan resminya di situs http://www.bpmigas.com menyatakan, ”Tuduhan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa telah terjadi korupsi pada penerimaan minyak pada tahun 2000–2008 sebesar Rp194 triliun, ternyata tidak berdasar”. Lebih lanjut dikatakan, angka tersebut muncul antara lain karena ICW hanya melakukan penghitungan dan salah memilih data yang digunakan.

Mereka mengatakan sedikitnya ada tiga hal yang menyebabkan perhitungan ICW tidak tepat,bahkan terkesan menyesatkan.Faktor-faktor tersebut adalah pertama, adanya perbedaan metode penghitungan besaran realisasi penerimaan negara. Kedua,data produksi diperhitungkan sebagai angka realisasi lifting.

Ketiga, ICW tidak memasukkan faktor pengurang pendapatan Negara pada sektor migas. Sejak pertama kali ICW menyampaikan hasil temuannya,baik kepada publik maupun melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal indikasi penyimpangan berupa kekurangan penerimaan negara dari minyak sebesar Rp194 triliun, kami berharap adanya klarifikasi dan penjelasan yang jujur dari badan yang berwenang.

Baik itu yang berada dibawah kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun lembaga lainnya.Sayangnya hingga saat ini tidak ada penjelasan yang rinci dan faktual mengenai halhal yang terkait indikasi penyimpangan pengelolaan minyak. ICW dalam melakukan perhitungan penerimaan negara dari minyak menggunakan dasar metode dan data yang resmi, baik yang ada di lingkungan kementerian ESDM, Depkeu maupun dari hasil laporan pemeriksaan BPK.

Kami rasa sanggahan BP Migas pun dapat kami jawab. Pertama, metode pendekatan acrual basis ataupun pendekatan cash basis tidak akan memberikan perbedaan yang signifikan karena kami melakukan perhitungan penerimaan minyak dari tahun 2000 hingga 2007 (kecuali kami hanya menghitung penerimaan untuk satu tahun saja). Kedua, data produksi yang kami gunakan sebagai dasar perhitungan sudah dikurangi own use.

Lalu, karena kami menghitunguntukperiodeyanglama(8 tahun) maka seharusnya tidak ada perbedaan antara produksi dan lifting/ minyak terjual. Malah penerimaan minyak akan lebih besar lagi karena minyak (yang tersimpan di kilang) dijual pada saat harga makin naik.Ketiga, kami sudah memperhitungkan faktor pengurang dalam perhitungan penerimaan minyak Indonesia.

Jangan lupa juga bahwa selain unsur pengurang, Indonesia mendapat tambahan penerimaan minyak dari selisih domestic market obligation(DMO). Kami rasa itu sudah cukup menjelaskan keidaksepakatan mengenai hasil temuan. Kalaupun ada ketidakcocokan, mari kita hitung ulang sesuai metode yang ada.

Perlu kita ingat bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia, baik migas maupun hasil tambang lainnya adalah hak dan milik bangsa indonesia. Sudah seharusnya potensi itu dikelola dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Akhirnya, sebelum kita membahassharing the paindengan kontraktor migas, lebih baik pemerintah sharing the truthkepada rakyatnya.(*)

Firdaus Ilyas
Koordinator Pusat Data dan Analisis Indonesian Corruption Watch (ICW)
Source:Seputarindonesia / 21-Jul-2008

Beberapa Artikel tentang Minyak di Kolumnis.com

 Indonesia Tanpa Minyak

Cadangan minyak bumi Indonesia diketahui semakin menipis. Dengan pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, ditambah gaya hidup masyarakat yang belum lepas dari pengaruh “emas hitam” itu, cadangan tersisa di perut bumi diperkirakan tak akan cukup memenuhi kebutuhan domestik.

Kearifan Mengelola Minyak

Harga Minyak Tinggi, Bisakah Tarik Investasi?

Oleh Kelik Dewanto

Jakarta (ANTARA News) – Apa yang dikhawatirkan akhirnya menjadi kenyataan. Pada perdagangan Rabu (2/1) lalu, harga minyak dunia menembus batas psikologis yang tidak dibayangkan sebelumnya yakni 100 dolar AS per barel.

Banyak kalangan termasuk Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) menilai tingginya harga minyak tersebut bukanlah menggambarkan kondisi pasar yaitu antara pasokan dan permintaan yang sebenarnya.

Meski, mereka meyakini harga minyak yang tinggi akan terus berlanjut di masa-masa mendatang.

Keyakinan tersebut lebih dikarenakan minyak bukanlah bahan bakar yang dapat diperbarui, sehingga lama kelamaan akan habis juga.

Lalu, bisakah Indonesia mengambil manfaat dengan menarik lebih banyak investasi dengan tingginya harga minyak dunia dan semakin terbatasnya cadangan minyak?

Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Pri Agung Rakhmanto mengungkapkan, harga minyak tinggi memang akan menjadi insentif bagi investor mencari lapangan-lapangan migas baru.

“Namun masalahnya, Indonesia sudah tidak banyak lagi memiliki cadangan migas. Potensi lapangan-lapangan migas baru hanya ada di daerah-daerah sulit, sehingga memiliki risiko lebih tinggi,” katanya.

Catatan Departemen ESDM menunjukkan, cadangan minyak Indonesia tahun 2006 hanya tertinggal 4,39 miliar barel atau sudah merosot dibandingkan tahun 1991 yang tercatat enam miliar barel.

Misalkan saja, produksi minyak Indonesia sebesar satu juta barel per hari atau 365 juta barel per tahun, maka tingkat cadangan tersebut akan habis hanya dalam waktu 12 tahun saja.

Terbukti lagi, lanjutnya, banyak penawaran blok migas yang ditawarkan pemerintah tidak laku karena memang sudah tidak menarik lagi.

Dari 26 blok migas yang ditawarkan akhir Desember lalu, sebanyak 12 di antaranya merupakan blok yang tidak laku pada penawaran sebelumnya.

Hal senada dikemukakan Manajer Proyek Yayasan Institut Indonesia untuk Ekonomi Energi Booby A Tamaela Wattimena.

Menurut dia, pemerintah masih harus bekerja keras menghilangkan hambatan-hambatan investasi yang ada seperti ekonomi biaya tinggi agar investor mau menanamkan dananya di sektor migas.

Indonesia juga mesti bersaing di kawasan regional seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Laos untuk menarik investor.

Investasi Naik

Namun, bagi pemerintah, tingginya harga minyak diyakini akan semakin meningkatkan investasi migas dan juga sektor lainnya seperti pertambangan serta perkebunan.

Kenaikan harga minyak juga akan menggeser pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya bertumpu di Pulau Jawa ke luar Jawa.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pada 2008, pemerintah menargetkan investasi migas mencapai 14,4 miliar dolar AS atau naik 42,6 persen dibandingkan 2007 yang 10,1 miliar dolar AS.

Kenaikan yang cukup besar, mengingat nilai investasi tahun 2007, hanya sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2006.

Kalau 2006, investasi migas tercatat mencapai 9,6 miliar dolar AS, maka tahun 2007 hanya naik menjadi 10,1 miliar dolar AS.

Keyakinan pemerintah dapat menaikkan investasi migas di tahun 2008 tersebut juga didukung terbitnya aturan yang membebaskan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk barang eksplorasi dan eksploitasi migas pada akhir Desember lalu.

“Dengan diberlakukannya aturan itu, maka investasi migas akan semakin meningkat,” kata Purnomo.

Namun, ia mengakui, pemerintah masih harus menyelesaikan beberapa persoalan untuk menarik lebih banyak investasi di sektor migas.

Di antaranya, lebih dari 90 persen merupakan lapangan migas yang sudah tua, persaingan investasi dengan negara tetangga, perizinan instansi terkait seperti pengadaan lahan dan tumpang tindih lahan, serta gangguan keamanan.

Namun, Pri Agung meminta, pemerintah tidak lagi memberikan insentif kepada para investor. Sebab, insentif yang ada sudah cukup dan malah bisa dibilang pemerintah telah mengobral insentif.

Apalagi pemberian insentif tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan produksi dan cadangan. “Jangan obral insentif lagi,” ujarnya.

Ia mencontohkan, sejak tahun 2000 pemerintah bahkan telah memberikan insentif pengembalian biaya operasi (cost recovery) hingga 120 persen untuk lapangan di daerah marjinal.

Pri Agung juga mengingatkan, kinerja sektor energi sangat penting bagi perekonomian Indonesia sebab selain sebagai penyedia energi bagi sektor lain, juga masih menjadi andalan penerimaan negara.

Ketergantungan perekonomian khususnya APBN terhadap kinerja sektor energi makin terasa sejak tahun 2004 seiring dengan kecenderungan tingginya harga minyak.

Namun, di saat bersamaan kinerja sektor energi justru memprihatinkan dengan adanya penurunan baik cadangan maupun produksi minyaknya.

Pri mencontohkan, pada 2007, penerimaan migas hanya mencapai Rp174 triliun atau turun Rp32 triliun dibandingkan 2006 yang Rp207 triliun.

Padahal, harga minyak Indonesia naik dari 63,86 dolar AS per barel di tahun 2006 menjadi 72,3 dolar AS per barel.

Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian meminta pemerintah meningkatkan produksi minyaknya agar kenaikan harga minyak memberi manfaat.

“Tingginya harga minyak harus menjadi peluang pemerintah menarik lebih banyak investasi dan selanjutnya berdampak ke produksi minyak,” ujarnya.

Memang, disayangkan saat negara-negara produsen minyak seperti Timur Tengah menikmati harga minyak yang tinggi, Indonesia yang juga produsen minyak justru harus ketar-ketir dengan kenaikan harga minyak. (*)

Minyak dan Sektor Industri

Kompas, 22 Desember 2007

Oleh M Ikhsan Modjo

Tantangan ekonomi nasional terbesar pada tahun 2008 adalah kenaikan harga minyak. Saat ini harga minyak dunia sudah melambung tinggi, menyentuh angka 99 per barrel dollar AS pada akhir November dan berpotensi menembus angka 100 dollar AS per barrel.

Kenaikan harga minyak ini akan memiliki dampak saling terkait yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional 2008. Dampak-dampak ini antara lain pada sisi fiskal, moneter, konsumsi rumah tangga, dan yang terpenting sektor industri.

Bagi sektor industri, kenaikan harga minyak akan berdampak pada harga dan output akibat adanya kenaikan biaya penggunaan bahan bakar minyak (BBM), peningkatan biaya input (raw materials), serta biaya transportasi dan distribusi. Untuk mengukur dampak langsung kenaikan harga minyak pada BBM, satu simulasi yang saya lakukan dengan menggunakan data Statistik Industri Indonesia 2000-2004 serta asumsi kenaikan harga minyak rata-rata sebesar 30 persen dalam satu tahun menunjukkan hasil seperti tertera di tabel.

>endtab

Perhitungan di atas belum termasuk dampak tidak langsung dari penurunan ekspor, kenaikan upah, harga komponen, dan biaya transportasi. Pengikutsertaan komponen-komponen ini dipastikan membawa dampak lebih besar pada harga dan output sektor industri.

Menghadapi prospek ini diperlukan satu strategi kebijakan yang tidak sekadar tambal sulam, seperti pemberian insentif fiskal temporer, yang bisa meningkatkan defisit dan efek pendesakan (crowding-out effect) suku bunga dan investasi. Langkah terpenting seharusnya adalah pemberian ruang adaptasi lebih pada struktur biaya produksi.

Pemberian ruang adaptasi lebih dapat diupayakan dengan cara memberantas penyebab kekakuan biaya dan penguatan kelembagaan pasar. Salah satu sumber kekakuan akut bagi penyesuaian ongkos produksi adalah kekakuan di bidang ketenagakerjaan. Penetapan upah minimum yang birokratis, berbelit-belit, dan bercampur aduk politik membuat tingkat upah tidak merefleksikan produktivitas dan menutup ruang adaptasi biaya terhadap kenaikan biaya input, seperti BBM.

Akibatnya, perusahaan akan menyerap kenaikan harga input seperti BBM dengan menyesuaikan jumlah ketimbang upah pekerja. Hal ini menyebabkan harga akan meningkat dan output akan menurun lebih dari yang seharusnya, yang pada gilirannya menimbulkan masalah pengangguran, mengingat tidak semua pekerja dengan upah tinggi bisa terserap.

Dari pengalaman di beberapa negara, kenaikan biaya akibat harga minyak yang disertai kekakuan upah mengakibatkan tertekannya tingkat produksi dua kali, yang pada akhirnya menyebabkan kontraksi lebih besar pendapatan nasional. Resesi ekonomi yang panjang di Eropa dan Amerika Serikat pada dekade 1970-an disebabkan oleh masalah ini.

Peningkatan harga minyak sebesar hampir empat kali lipat saat itu tidak bisa teradaptasi penuh akibat militansi serikat buruh dalam memperjuangkan peningkatan upah. Kekakuan ini menyebabkan terjadinya stagflasi di Eropa dan Amerika Serikat pada era tersebut. Inflasi melambung tinggi, sementara pada saat yang sama terjadi kontraksi output dan penambahan jumlah pengangguran.

Kondisi ini mirip dengan yang tengah terjadi di Indonesia. Kekakuan di bidang ketenagakerjaan berpotensi untuk menghambat adaptasi kenaikan harga minyak pada struktur biaya, yang akan mengakibatkan tertekannya output lebih dari semestinya, serta meningkatnya inflasi dan pengangguran.

Kekakuan lain adalah pada biaya transaksi berupa ongkos pungutan gelap dan liar pada industri. Celakanya, selain ilegal, pungli diterapkan tanpa pandang bulu, alias bersifat sebagai biaya tetap (fixed cost), sehingga menyebabkan kerugian relatif besar pada perusahaan kecil ketimbang perusahaan besar. Karena itu, tidak mengherankan krisis akibat tekanan eksternal lebih merugikan usaha kecil dan menengah ketimbang usaha besar.

Pemerintah juga bisa membantu industri menghadapi kenaikan harga minyak melalui reformasi kelembagaan pasar. Pasar pada beberapa komoditas input sektor industri kerap bersifat monopsoni atau oligopsoni, di mana hanya terdapat satu atau beberapa pemasok. Struktur pasar ini menyebabkan tingkat harga input meningkat secara tidak proporsional, akibat kenaikan harga minyak, yang akan semakin memberatkan perusahaan.

Terakhir, hal yang juga penting dalam jangka menengah dan panjang adalah mengurangi ketergantungan industri pada minyak. Dari tahun ke tahun, ketergantungan ini justru meningkat dan bukannya menurun walau ada kenaikan harga. Ke depan, sudah seyogianya ada satu rencana teknis dan target pengurangan yang lebih detail untuk melakukan pengalihan penggunaan energi pada industri, dari minyak ke energi lain yang lebih murah dan ramah lingkungan.

M Ikhsan Modjo Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0712/22/opini/4093711.htm

Minyak dan Kemiskinan

Oleh Suhardi Suryadi

Ketika harga minyak mencapai 100 dollar AS per barrel, negara-negara Teluk akan kerepotan membelanjakan uangnya meski sudah diinvestasikan untuk berbagai megaproyek di bidang infrastruktur dan ekonomi.

Dengan tingkat ekspor 11,890 juta barrel per hari, Arab Saudi, Kuwait, Emirat, dan Qatar akan mendulang pendapatan 1,189 miliar dollar per hari. Situasi agak paradoks dengan Indonesia.

Bagi Indonesia yang mengekspor 300.000 dan impor 250.000 barrel per hari, kenaikan harga minyak itu nyaris tak berarti apa-apa. Bahkan hal ini bisa menjadi malapetaka bagi 39 juta warga miskin karena berdampak pada kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok serta biaya transportasi

Sebenarnya kenaikan harga minyak dunia yang tak mengubah situasi kemiskinan bukan monopoli Indonesia. Kecuali kawasan Teluk, hampir semua negara berkembang yang tergabung dalam OPEC dihadapkan pada masalah kemiskinan serius. Laporan UNDP tentang Human Development Index (HDI) Tahun 2005 menunjukkan, posisi sebagian besar negara penghasil minyak ada pada urutan tengah dan bawah.

Nigeria, misalnya, dari minyak diperoleh 340 miliar dollar AS per tahun, tetapi HDI-nya pada posisi paling bawah. Bahkan 70 persen warganya rata-rata berpendapatan 1 dollar AS per hari, infrastruktur pendidikan dan kesehatan (terutama di desa) tidak memadai (IFAD, 2007). Juga di Angola. Meski 90 persen pendapatan negara dari minyak sebesar 15 miliar dollar AS per tahun, sekitar 2/3 penduduknya tidak memiliki akses air bersih.

Kekayaan semu

Di depan pemimpin Irak, 17 Maret 2003, Presiden George W Bush mengatakan, “Semua militer dan personel sipil Irak seharusnya berhati-hati, dalam setiap konflik, nasib rakyat amat ditentukan oleh tindakan yang diambil. Jangan menyerang sumur-sumur minyak yang menjadi sumber kekayaan rakyat Irak.”

Apa yang disampaikan Presiden Bush bisa berbeda jika melihat fakta. Sebagai negara yang memiliki kekayaan minyak terbesar kedua, cadangan minyak Irak mencapai 112 miliar barrel. Menurut Christian Aid (2005), pendapatan ekspor minyak Irak 100 juta dollar AS per hari. Meski dalam situasi perang dengan Iran, posisi HDI Irak pada urutan 50.

Namun, sejak Perang Teluk dan invasi AS, posisi HDI Irak merosot ke peringkat 126. Bahkan tercatat 19 persen penduduknya tidak memperoleh air bersih dan 48 persen buta huruf. Kekayaan minyak di bumi Irak ternyata menambah keterpurukan penduduknya ke lembah kemiskinan dan perpecahan di masyarakat. Keadaan Irak justru menguatkan studi Bank Dunia dan IMF yang mengindikasikan, negara berkembang yang menggantungkan pendapatannya pada minyak dihadapkan pada masalah kemiskinan akut, korupsi luar biasa, perselisihan antarwarga sipil, dan pemerintahan yang diktator.

Pernyataan Juan P Alfonso, mantan Menteri Perminyakan Venezuela, mungkin lebih tepat.

Dalam pidatonya di OPEC tahun 1970 Alfonso mengatakan, “10 atau 20 tahun dari sekarang, kita akan melihat minyak membawa kejatuhan. Minyak seperti barang kotor atau terbuang.” Sinyalemen ini yang mendasari pemerintahan Hugo Sanchez melakukan nasionalisasi kegiatan pengelolaan minyaknya agar kekayaan yang ada tidak bersifat semu, tetapi bermanfaat menyejahterakan negara dan warganya.

Sementara itu, Nigeria lebih memilih kebijakan keterbukaan dalam pengelolaan pendapatan hasil migas melalui pencatatan sistem aliran dana dari migas oleh semua lembaga pemerintah yang terkait pengolahan migas bersama komite independen, sehingga penerimaan negara yang diperoleh dari industri migas menjadi lebih besar 2,2 miliar dollar AS per tahun (EITI, 2005).

Politik migas

Kecemasan terhadap kemiskinan yang timbul dari eksploitasi sektor migas mendorong Bank Dunia me-review keberadaan industri ekstraktif. Dalam laporan review yang dipimpin Prof Emil Salim (2003) dinyatakan, Bank Dunia gagal mendorong industri ekstraktif untuk berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Untuk itu, dibutuhkan berbagai perubahan kebijakan, institusi dan kegiatan yang menciptakan operasi industri ekstraktif yang prokelompok miskin dan selaras prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah perbaikan governance dalam pengelolaan industri ekstratif yang mendorong partisipasi masyarakat sipil, transparansi dalam penerimaan perusahaan (keuntungan) dan mekanisme yang menjamin persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat adat/lokal yang terkena dampak industri ekstraktif.

Bagi Indonesia yang sudah memasuki situasi krisis energi, tidak cukup dengan perbaikan tata kelola di bidang migas. Dibutuhkan kejelasan politik energi nasional. Misalnya, mengkaji kembali kontrak-kontrak migas, peninjauan masalah cost recovery, hak bagi hasil, hingga kewajiban kontraktor menjual minyak mentah ke dalam negeri. Tanpa ini, dikhawatirkan kita akan terjerembab dalam krisis energi dan kemiskinan yang lebih parah.

Suhardi Suryadi Direktur LP3ES

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0711/26/opini/4021392.htm

Energi untuk Kaum Miskin

OLeh ZAINAL ALIMUSLIM HIDAYAT

Di tengah berbagai penolakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan program konversi minyak tanah ke elpiji akan tetap dijalankan. Menurut Wapres, jika berhasil, program konversi akan menguntungkan pemerintah dan konsumen (warga). Pemerintah bisa menghemat subsidi bahan bakar minyak senilai Rp 22 triliun per tahun, sedangkan tiap keluarga bisa menghemat belanja senilai Rp 20.000 hingga Rp 25.000 per bulan (Antara, 13/8).

Pernyataan Wapres menjadi indikasi kuat bahwa sejak awal perhatian pemerintah memang hanya terfokus pada besaran subsidi. Yang diutamakan sebatas akselerasi program dan secepat mungkin menarik minyak tanah bersubsidi. Akibatnya, penyediaan energi untuk kaum miskin direduksi menjadi sebatas masalah fuel switching yang dihipotesiskan akan selesai dengan membagikan kompor dan tabung gas gratis.

Pemerintah menargetkan program konversi selesai dalam empat tahun, padahal di banyak negara transisi ke energi yang lebih modern memerlukan waktu hingga puluhan tahun. Di Amerika Serikat, misalnya, diperlukan hampir 70 tahun (1850-1920) dan di Korea waktu yang dibutuhkan hanya 30 tahun (1950-80) akibat adanya kemajuan teknologi (Barnes, Flas, dan Floor, 1997). Penduduk Brasil yang menggunakan elpiji sebanyak 16 persen pada 1960 menjadi 78 persen pada 1985, dan hampir semuanya pada 2004 (UN Millennium Project, 2005).

Tangga energi

Energi merupakan prioritas dalam daftar belanja kaum miskin. Dari sini mudah dipahami kenapa mereka rela antre berjam-jam untuk sekadar mendapatkan beberapa liter minyak tanah. Minyak tanah diperebutkan demi kebutuhan subsisten agar dapur tetap “ngebul” dan aktivitas sosial-ekonomi terus bergerak.

Tak banyak pilihan untuk mendorong publik menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien. Dalam model “energy ladder”, transisi energi akan berlangsung dari tahap tradisional (kayu bakar, sisa panen) menuju intermediate (minyak tanah, briket), lalu modern (elpiji, biobahan bakar). Menurut model ini, rumah tangga akan beralih menggunakan energi lebih modern sejalan dengan meningkatnya pendapatan.

Meski elpiji disosialisasikan lebih efisien, banyak warga tetap enggan menggunakan kompor gas, salah satunya karena khawatir penghasilannya tak selalu cukup untuk membeli isi ulang elpiji. Kendala likuiditas (liquidity constraint) ini terbukti, seperti dilaporkan media, sebagian keluarga justru lebih memilih menjual tabung dan kompor gas yang dibagikan pemerintah untuk menutupi kebutuhan hidup.

Perspektif lebih baru menyatakan rumah tangga mengonsumsi energi dalam bentuk portofolio. Berbagai studi di sejumlah negara menunjukkan, adopsi terhadap energi yang lebih modern ternyata berujung pada pemakaian sumber energi ganda oleh masyarakat (Barnes dan Qian, 1992). Dengan kata lain, konsumsi rumah tangga berada di semua titik pada “tangga energi”. Misalnya, energi untuk memasak dikombinasikan antara kompor gas dan minyak sekaligus. Dengan fenomena ini, promosi energi yang dipandang lebih baik dan hemat tak akan banyak menuai manfaat.

Transisi energi, di pihak lain belakangan banyak dilihat dengan pendekatan “household model”. Pendekatan ini melihat pilihan rumah tangga amat kompleks seperti dipengaruhi faktor anggaran, waktu, ketersediaan sumber, dan atribut dari energi itu sendiri. Tiap energi merupakan komoditas yang memiliki atribut dan kegunaan ganda.

Implikasi

Pengalaman sejumlah negara memastikan transisi energi memerlukan durasi waktu cukup panjang dan desain kebijakan yang komprehensif. Program konversi di beberapa negara, seperti India, memberikan pilihan bagi warga miskin antara beralih ke kompor minyak atau gas. Alasannya, meski elpiji lebih efisien, jelas minyak tanah merupakan sumber energi yang lebih sehat dan ramah lingkungan ketimbang penggunaan energi tradisional.

Kini strategi penyediaan energi bagi kaum miskin diletakkan sebagai penyangga pokok bagi tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs). Tiap tahun diperkirakan 1,3 juta orang meninggal akibat polusi dalam ruangan yang disebabkan penggunaan bahan bakar tradisional (World Energy Outlook 2006), sementara di Indonesia 74 persen penduduk masih memakai bahan bakar tradisional untuk keperluan memasak (IEA 2002).

Bagi kaum papa, sulit memahami konversi ke elpiji dalam logika penghematan. Bagi mereka, minyak tanah yang bisa diecer hingga setengah liter terasa lebih hemat karena tak menyita pengeluaran. Implikasi dari model “tangga energi” mengisyaratkan, tanpa pengurangan kemiskinan, transisi energi akan terkendala. Karena itu, ia mensyaratkan suksesnya pengurangan kemiskinan, jangkauan kredit mikro lebih luas, dan akses pendidikan yang merata. Tanpa kebijakan simultan semacam ini orang miskin tak akan mampu menjangkau energi modern.

Alhasil, orang miskin tetap berhak mendapatkan subsidi atau jaring pengaman sosial. Pembagian kompor dan tabung gas gratis amat menolong pada tahap awal transisi energi. Namun, itu tidak menjamin warga miskin akan naik ke “tangga energi” yang lebih sehat dan efisien secara permanen.

Peneliti di Indonesia Muda Institute

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0709/10/ekonomi/3818566.htm

Kompas, 10 September 2007

Akhir Kutukan Minyak Bumi?

Oleh Tata Mustasya

Menipisnya cadangan minyak bumi Indonesia seharusnya bisa menjadi modal reformasi kebijakan. Paling tidak, itulah yang bisa dilakukan jika kita mengacu pada penelitian Ekonom Jeffrey D Sachs dan Andrew M Warner yang dituliskan dalam sebuah paper berjudul Natural Resource Abundance and Economic Growth.

Analisis Sachs dan Warner, dengan menggunakan data 97 negara antara 1971-1989, menunjukkan, perekonomian negara-negara dengan sumber daya alam melimpah justru cenderung tumbuh lebih lambat. Hal sebaliknya terjadi dengan negara-negara yang miskin sumber daya pertanian, mineral, dan bahan bakar.

Kutukan minyak bumi

Tidak berlebihan jika Sachs dan Warner kemudian menyebut keberlimpahan sumber daya alam sebagai kutukan bagi negara-negara yang memilikinya. Fakta lain, sumber daya alam tidak cuma mengganggu pertumbuhan ekonomi tetapi juga modernisasi politik.

Editor Newsweek Fareed Zakaria di dalam bukunya The Future of Freedom, Illiberal Democracy at Home and Abroad menjelaskan, betapa kekayaan alam suatu negara telah menghambat tumbuhnya lembaga ekonomi, politik, dan birokrasi modern. Sebabnya, negara tersebut tidak memerlukan sistem pemerintah yang efektif dan akuntabel untuk membiayai pengeluarannya. Cukup dengan memanfaatkan pemasukan dari minyak bumi. Itulah kira-kira yang telah terjadi dengan Indonesia selama puluhan tahun.

Minyak bumi di luar segala manfaat riilnya adalah kutukan besar bagi Indonesia. Devisa dari minyak bumi telah menutupi bobroknya kebijakan ekonomi-politik. Rezim Soeharto bahkan mendapat berkat tambahan oleh dua kali boom harga minyak internasional pada tahun 1973 dan tahun 1981.

Paling tidak ada dua salah urus negara yang seharusnya tak terjadi dalam jangka panjang jika Indonesia tidak dimanjakan oleh minyak bumi. Pertama, salah alokasi sumber daya dalam pembangunan ekonomi. Hal ini cukup menonjol, terutama sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Pengembangan industri berteknologi tinggi seperti industri pesawat terbang jelas merupakan pilihan kebijakan yang ganjil. Padahal, Indonesia memiliki kebutuhan riil yang lebih mendesak, misalnya pengembangan energi alternatif peng- ganti BBM dan industri mobil.

Kedua, korupsi dan kronisme dalam berbagai bentuk. Kronisme terutama pada rezim Soeharto telah mengarahkan industrialisasi ke arah substitusi impor dengan proteksi bagi pengusaha kroni. Kita tahu beberapa negara Asia Timur berhasil dalam industrialisasinya karena mendorong produk berorientasi ekspor. Bukan kebetulan jika negara-negara itu adalah negara yang miskin sumber daya alam. Lahirlah pengusaha-pengusaha besar yang sangat bergantung pada pemerintah. Nyaris mustahil pengusaha seperti itu mampu menjadi motor kemajuan ekonomi.

Berakhirnya kutukan?

Menipisnya cadangan minyak bumi dengan berbagai dampaknya berpotensi mengakhiri kutukan yang telah puluhan tahun menghantui Indonesia. Pemerintah saat ini, mau tidak mau, harus segera memperbaiki tata kelola pemerintahan dan APBN jika ingin bertahan kekuasaannya.

Dari sisi penerimaan, pemerintah harus memperbaiki sistem perpajakan sebagai sumber pendapatan utama. Faktanya, tidak akan ada peningkatan pajak yang memadai tanpa perbaikan iklim usaha. Selanjutnya, tidak ada perbaikan iklim usaha tanpa pemberantasan korupsi dan pungutan liar. Di sini kemiskinan sumber daya alam dapat menjadi berkat.

Dari sisi pengeluaran, pemerintah, sekali lagi, dipaksa memprioritaskan alokasi yang paling sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan publik. Keluhan publik seperti dalam kasus mahalnya pendidikan jika diabaikan akan berujung pada delegitimasi pemerintah.

Dibutuhkan dua syarat untuk benar-benar mengakhiri kutukan minyak bumi tersebut. Pertama, keberanian pemerintah dalam mereformasi kebijakan. Kedua, tidak adanya elite yang memanfaatkan kebijakan yang bersifat pil pahit untuk kepentingan merebut kekuasaan.

Tata Mustasya Peneliti Ekonomi The Indonesian Institute

Kompas, 11 Agustus 2005

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/11/opini/1965270.htm

Blok Cepu dan Bangsa Mandiri

Oleh Kwik Kian Gie

Perundingan antara Pertamina dan ExxonMobil guna mencapai titik temu kerja sama mengeksploitasi sumur Blok Cepu amat alot. Perundingan telah lama dimulai. Ketika saya masih duduk sebagai anggota Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina ex officio, Pemerintah Amerika Serikat sudah ikut campur.

Pemimpin tertinggi ExxonMobil (EM), lalu Dubes Ralph Boyce, dan terakhir Presiden George W Bush ikut menekan Pemerintah Indonesia jangan sampai EM tidak dibolehkan ikut mendapat manfaat dari minyak di sumur Blok Cepu.

Semua kontraktor asing boleh mengeksplorasi dengan peraturan dan syarat jelas. Maka, tidak perlu ada perundingan alot sampai melibatkan presiden kedua pihak. Alotnya perundingan disebabkan permintaan EM yang sejak awal harus ditolak sama sekali tak mau berunding.

Dijual Tommy Soeharto

Semula Tommy Soeharto mempunyai izin untuk mengeksploitasi minyak di sumur ”kecil” Cepu. Lisensi itu berakhir tahun 2010, lalu dijual kepada EM. Mengetahui ada cadangan minyak 600 juta barrel, EM mengusulkan agar kontrak antara Indonesia dan EM diperpanjang hingga 2030, disertai deal bisnis rinci.

Saat itu status hukum Pertamina masih perum. Menurut undang-undang, yang berhak memutuskan adalah Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP), terdiri dari lima menteri dengan suara aklamasi. Jika tidak, keputusan diambil Presiden. Tiga anggota DKPP setuju, dua menolak kontrak diperpanjang. Karena aklamasi tidak dicapai, Presiden Megawati menerima ”bola panas”.

Sebelum keputusan diambil, badan hukum Pertamina berubah dari perum menjadi persero. Kekuasaan tertinggi di tangan pemegang saham, yaitu pemerintah. Namun karena bentuk hukumnya persero, pemerintah harus berpura-pura memberikan wewenang kepada Direksi Pertamina. Ternyata Direksi Pertamina di bawah Widya Purnama tak mau menyerah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Namun, karena pemerintah dan Presiden AS ikut campur, menarik disimak apakah setelah diambil alih presiden, keputusannya menjadi lebih lunak daripada yang dikehendaki Widya Purnama?

Kita telusuri argumentasi pro-kontra, terus bersama EM atau 100 persen dieksploitasi Pertamina. Mengapa EM ngotot? Karena mereka menemukan kandungan minyak 600 juta barrel. Belakangan disebutkan, kandungannya 1,2 miliar sampai dua miliar barrel.

Kontrak adalah kontrak, setelah 2010 Blok Cepu harus 100 persen dieksploitasi Pertamina. Alasannya sederhana. Jika EM ngotot, pasti labanya besar. Maka, jika sepenuhnya dieksploitasi Pertamina, 100 persen laba jatuh ke Pertamina.

Mampukah Pertamina? Dirut Pertamina saat itu, Baihaki Hakim, menyatakan mampu, apalagi terletak di Pulau Jawa dan mudah aksesnya. Soal expertise bisa disewa, bukan mengundang EM sebagai majikan. Apakah ada dana, jelas ada, karena banyak bank antre memberi kredit jika kandungan minyak begitu besar.

Pesan Bung Karno

Setelah 60 tahun merdeka, pantaskah 92 persen minyak Indonesia dieksploitasi asing? Kini saatnya memperbesar porsi Indonesia dalam eksploitasi minyak sendiri? Khusus Blok Cepu, sumur ini dijadikan titik awal menjalankan strategi.

Sekitar dua bulan setelah menjadi Dirut Pertamina, Baihaki dan jajaran memberikan paparan kepada saya selaku Menko Ekuin kala itu tentang kebijakannya.

Dikemukakan, visi dan misinya menjadikan Pertamina perusahaan kelas dunia yang mampu mengembangkan diri menjadi perusahaan multinasional, seperti BP, Shell, dan EM.

Pertamina sudah menjadi organisasi besar, sementara cadangan minyak terus menyusut, dan minyak adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (nonrenewable resource). Maka, jika cadangan sudah menyusut, Pertamina harus menjadi perusahaan multinasional besar sehingga sumber-sumber minyak mentah diperoleh dari mana saja. Jika tidak, mau diapakan organisasi Pertamina dengan cadangan minyak yang sudah habis?

Itu sebabnya Presiden Abdurrahman Wahid memerintahkan saya menyetujui Pertamina mengambil risiko menanamkan modalnya untuk eksplorasi di mana saja. Saya berpesan agar dicermati supaya risiko yang diambil sudah diperhitungkan (well calculated risk).

Saat Executive Vice Presiden EM mendatangi saya dan mencoba meyakinkan, saya katakan, ”Please, bolehkah saya belajar menjadi perusahaan seperti Anda di Tanah Air sendiri, menggunakan cadangan minyak sendiri sebagai modal awal? Apakah ExxonMobil saat mulai tidak mengambil risiko besar yang Anda gambarkan menakutkan? Saya bukan Inlander.”

Saya kisahkan sikap Bung Karno yang membatasi eksploitasi sumber daya alam oleh asing. Yang lain, ”Kita simpan di tanah sampai para insinyur kita mampu menggarap sendiri,” kata Bung Karno.

Referensi lain, bagian pleidoi Bung Hatta di pengadilan Scheveningen 1932. Dalam sidang, majelis hakim mepertanyakan apakah bangsa Indonesia mampu mengurus diri sendiri di alam merdeka yang dikehendaki Bung Hatta bersama mahasiswa Indonesia yang bergaung Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda.

Bung Hatta mengatakan, ”Saya lebih suka melihat Nusantara tenggelam di laut daripada dijajah Tuan-tuan.” Majelis Hakim memvonis Bung Hatta bebas murni, tetapi di Nederlands Indie (Hindia Belanda) dengan alasan sama, tiga tahun sebelumnya, Bung Karno divonis dibuang dan dipenjara. Hingga kini, haruskah kita berjiwa terjajah? Presiden Yudhoyono selayaknya tidak menuruti kemauan EM dan tidak takut tekanan AS. Tidak semestinya Pemerintah AS ikut dalam deal bisnis.

Kwik Kian Gie
Mantan Menko Perekonomian dan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Kabinet Gotong Royong

Kompas, 23 Februari 2006

http://kompas.com/kompas-cetak/0602/23/opini/2460741.htm

Harga BBM dan APBN Kita

Oleh Kwik Kian Gie

Menyikapi naiknya harga minyak mentah hingga 74 dollar AS per barrel, Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah rapat dengan menteri-menteri ekonominya mengatakan, sampai seberapa tingginya pun harga minyak mentah di pasar dunia, APBN tidak akan terpengaruh. Karena itu harga BBM dipastikan tidak akan naik, meski harga minyak mentah mencapai 100 dollar AS per barrel.

Namun Menteri Keuangan mempunyai pendapat yang berbeda. Dia menyatakan, harga minyak dunia yang tinggi mengakibatkan subsidi BBM meningkat lagi. Demikian juga subsidi kepada PLN, sehingga APBN menjadi rawan. Menko Perekonomian Boediono mempunyai pendapat yang sama dengan Menkeu. Dia mengatakan, penerimaan migas akibat kenaikan harga minyak mentah masih lebih kecil dibanding dengan beban subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah.

Bagaimana ekonomi mau beres jika untuk masalah yang begitu penting tidak ada pengetahuan dan pemahaman yang sama antara menteri-menteri ekonomi dengan Wapres yang memegang kendali ekonomi tertinggi ?

Tidak lama setelah dilantik, dalam kesempatan bertemu singkat dengan Wapres JK, beliau mengatakan kepada saya, kalau harga minyak mentah mencapai 60 dollar AS per barrel, pemerintah harus mengeluarkan subsidi untuk BBM dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 115 triliun. Uang itu tidak ada. Terjadilah kenaikan harga BBM sampai sama dengan harga pasar dunia.

Kalau kita ambil bensin premium, harganya naik dari Rp 2.700 menjadi Rp 4.500 per liter. Dengan nilai tukar rupiah satu dollar AS sama dengan Rp 10.000, harga bensin premium yang menjadi Rp 4.500 per liter ekuilaven dengan harga minyak mentah sebesar 61,55 dollar AS per barrel. Ketika itu, harga minyak mentah 60 dollar AS per barrel.

Jelas sekali jalan pikirannya, harga BBM di dalam negeri harus selalu ekuivalen dengan harga minyak mentah di pasar dunia. Dikatakan oleh Wapres, selanjutnya harga BBM akan naik turun dengan persentase yang persis sama dengan naik turunnya harga minyak internasional yang ditentukan oleh New York Mercantile Exchange (NYMEX). Maka, katanya lebih lanjut, Indonesia sudah tidak akan lagi mempunyai masalah subsidi BBM.

Segera setelah kenaikan harga BBM yang drastis itu, semua harga barang dan jasa meningkat tajam. Terutama PLN yang bahan bakunya BBM, langsung menyatakan akan rugi amat besar jika tarif dasar listrik (TDL) tidak dinaikkan. Mula-mula pemerintah mengatakan TDL akan dinaikkan. Tetapi setelah ada reaksi keras dari masyarakat, pemerintah ketakutan. Buru-buru mengatakan TDL tidak akan dinaikkan, yang berarti, listrik disubsidi.

“Opportunity loss”

BBM tidak disubsidi, TDL disubsidi. Yang lebih aneh lagi, “subsidi” BBM yang ditiadakan justru bukan subsidi, tetapi perbedaan antara harga yang dikenakan kepada konsumen Indonesia untuk minyak yang dimilik sendiri dengan harga yang ditentukan NYMEX. Kalaupun mau berpikir dalam arti “rugi”, ruginya itu opportunity loss, bukan real cash money loss. Dalam hal TDL, karena PLN harus membayar bahan bakar yang mahal dari Pertamina, kerugiannya kerugian riil. Dan ini justru disubsidi. Jelas jalan pikiran pemerintah amat kacau balau.

Dalam kekacau berpikir ini Wapres JK menyadari, yang dinamakan “subsidi BBM” tidak sama dengan pengeluaran uang. Maka dikatakan, sampai seberapapun harga minyak mentah di pasar internasional, APBN tidak akan terpengaruh. Apa artinya?

Artinya, ketika Wapres JK mendukung sekuat tenaga menaikkan harga BBM sampai 126 persen, beliau dikecoh dan “disesatkan” oleh para menteri ekonominya sendiri. Kini ia baru menyadari.

Tidak demikian dengan para menteri ekonominya. Bagi mereka mekanisme pasar adalah dogma dan doktrin yang harga mati. Jika di Indonesia tidak ada mekanisme pasar untuk minyak mentah, mekanisme pasar di New York atau NYMEX harus berlaku buat minyak mentah Indonesia.

Kita harus bergembira bahwa Wapres JK mulai “berpikir normal”. Untuk itu, izinkan saya menjelaskannya sekali lagi.

Biaya pemompaan (lifting), pengilangan dan transportasi dari minyak mentah sampai menjadi BBM atau bensin yang siap pakai di pompa-pompa bensin sebesar 10 dollar AS per barrel. Kalau nilai tukar rupiah, misalnya, Rp 10.000 per dollar AS, maka per liter menjadi Rp 630.

Jadi sebelum harga bensin premium dinaikkan, yaitu ketika masih Rp 2.700 per liter pemerintah sudah kelebihan uang tunai sebesar Rp 2.070 per liter. Mengapa dikatakan memberi subsidi? Karena doktrin “mekanisme pasar” mengatakan, BBM milik bangsa Indonesia yang harus dibayar pemiliknya sendiri dan harus ditentukan oleh NYMEX.

Nah, NYMEX menentukan harga minyak mentahnya 60 dollar AS per barrel. Jika dengan nilai tukar RP 10.000 per dollar, maka sama dengan Rp 600.000 per barrel. Bila dibagi 159, maka per liternya menjadi Rp 3.774.

Angka itu ditambah biaya-biaya lifting, pengilangan dan transportasi sebesar Rp 630 per liter tadi menjadi Rp 4.040. Doktrin mekanisme pasar mengatakan, ini yang namanya “harga” dan yang harus dikenakan kepada bangsa Indonesia.

Selisih dengan harga yang dikenakan sebelum naik (Rp 2.700 per liter) sebesar Rp 1.340 adalah subsidi. Ini harus dihapus dengan menaikkannya menjadi Rp 4.500 per liter dengan bensin premium sebagai acuan.

Mengingat Wapres menganggap mekanisme pasar bukan doktrin, saat menyadari kesalahan atau “penyesatan” yang diberikan kepadanya oleh menteri-menteri ekonominya, beliau dengan lantang mengatakan seperti dikutip di atas. Tetapi tidak demikian dengan menteri-menteri ekonominya. Mereka harus mempertahankan doktrin yang diperintahkan “majikan” mereka. Maka mereka tidak peduli apakah sesama anak bangsa mati kelaparan atau tidak akibat naiknya harga BBM yang harus selalu persis sama dengan harga yang dibentuk NYMEX.

Sebagian memang impor

Perlu dikemukakan, BBM yang dikonsumsi rakyat Indonesia sebagian harus diimpor. Untuk yang harus diimpor ini, pemerintah harus membayar harga internasional sepenuhnya. Maka jika harga jual BBM tidak ekuivalen dengan harga minyak mentah internasional, pemerintah memang rugi.

Untuk yang dapat dipenuhi oleh minyak mentah yang menjadi hak Indonesia, pemerintah memperoleh surplus uang. Surplus uang tunai ini harus disandingkan dengan minus uang tunai dari bagian yang diimpor. Hasilnya mungkin masih minus, tetapi tidak banyak. Dan defisit yang tidak banyak ini dikompensasi dengan gas alam yang melimpah.

Dalam menghitung defisit atau tidak, JK sekarang memperluas wawasannya dengan gas alam. Maka dikatakanlah kalaupun harga minyak mentah di New York sampai 100 dollar AS per barrel sekalipun, APBN kita tetap bergeming.

Setelah “disesatkan” kini Wapres menjadi benar. Sayang BBM sudah telanjur dinaikkan 126 persen dengan akibat kerusakan ekonomi dan penderitaan rakyat yang amat luar biasa.

Kwik Kian Gie Ekonom Senior

Kompas 1 Agustus 2007

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/01/opini/2846258.htm

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.